Bekasi - Wilayah Kabupaten Bekasi kini berstatus Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi menyusul terjadinya banjir dan tanah longsor di 17 kecamatan di daerah itu.

Pemerintah Kabupaten Bekasi menetapkan status tersebut melalui zoom meeting di Command Centre, Diskominfosantik, Komplek Pemda, Kecamatan Cikarang Pusat, Selasa (28/2).

Penetapan status itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) nomor HK.02.02/Kep-227-BPBD/ 2023. SK diteken langsung PJ Bupati Bekasi Dani Ramdan dan berlaku selama 14 hari, terhitung mulai 27 Februari 2013 sampai dengan 12 Maret 2023.

Tidak sampai disitu, PJ Bupati juga meneken SK Pembentukan Tim Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Bekasi Tahun 2023 dengan surat bernomor HK. 02.02/Kep-226-BPBD/2023.

"Bahwa status tanggap darurat bencana ini sesuai dengan aturan perundang- undangan. Penetapan status tanggap darurat bencana harus didukung sepenuhnya oleh forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) dan juga stakeholder lain,"ujar Dani via Zoom Meeting di hadapan Jajaran Forkopimda.

Penetapan status kebencanaan tersebut dilakukan setelah bencana terjadi dalam beberapa hari terakhir. Mulai dari banjir di 17 Kecamatan hingga tanah longsor.

Dengan penetapan status Tanggap darurat, kata dia, status bencana di Kabupaten Bekasi ditingkatkan dari yang semula Siaga kini menjadi Darurat.

"Sebelumnya, status Siaga Darurat yang ditetapkan 1 November dan direncanakan sampai 1 Mei 2023. Namun sampai kemarin, kondisi semakin mengkhawatirkan. Genangan banjir mencapai 17 Kecamatan, termasuk ada satu kecamatan mengalami longsor," paparnya.

Lebih lanjut Dani menegaskan, dengan ditetapkanny status tanggap darurat maka semua stakeholder harus siaga. Tim komando tanggap darurat dibentuk untuk memudahkan proses penanganan bencana saat ini.

"Seluruh yang terlibat, termasuk SKPD, kami berharap bisa bekerja 24 jam. Artinya, bisa bekerja dengan bergantian. Pejabat siaga, dan hp dalam keadaan aktif, bisa menggerakan tim dibawahnya bila diperlukan," tegasnya.

Dani menambahkan, diperkirakan kondisi hujan masih akan berlangsung hingga Maret 2023. Selama itu pula tim komando akan terus bergerak.

Misalnya, dengan melakukan koordinasi dan memberikan peringatan sekaligus mempersiapkan proses evakuasi dan penyelamatan. Tim komando di daerah-daerah rawan bencana agar terus melakukan koordinasi ke posko utama, yakni BPBD.

Mereka juga harus secara rutin memberi informasi kondisi curah hujan dari BMKG dan informasi ketinggian permukaan air dari tim yang berada di hulu sungai.

Setiap posko tanggap darurat diinstruksikannya memiliki tim yang memantau titik- titik rawan. Baik itu di sungai besar, atau pada saluran air yang sering diidentifikasi mengalami luapan air.

Informasi ini harus segera disampaikan agar masyarakat di daerah hilir bisa langsung melakukan evakuasi mandiri sebelum banjir melanda.

"Kuncinya, jangan sampai ada korban jiwa. Dan sedapat mungkin, sekecil mungkin, hanya harta benda dan kerusakan," katanya.

Dani juga mendorong tim komando memberi arahan agar masyarakat mampu menavigasi. Masyarakat agar lebih aktif membersihkan saluran air dari sampah dan memperkuat bangunan, terutama di titik rawan longsor.

Warga juga harus mengaktifkan kembali tanda bahaya seperti bel atau kentongan. Ketika terjadi bencana, lanjutnya tim komando harus cepat tanggap.

Untuk tim yang di desa-desa rawan bencana, kata dia, semua harus siaga 24 jam. Dirinya berpesan, untuk warga yang berada di titik banjir agar disiapkan titik evakuasi.

Tindakan itu Dibantu Camat dan unsur Polri untuk mengamankan jalur evakuasi. Evakuasi diprioritaskan bagi lansia anak-anak, balita dan difabel.

Dani juga menekankan masalah logistik dan toilet yang harus tersedia di posko-posko pengungsi.

"Selama status Tanggap Darurat Bencana berlangsung, kebutuhan pokok agar terpenuhi," tegasnya.