Bekasi - Meski sudah mendekati kuartal pertama 2023, tetapi realisasi pendapatan Kabupaten Bekasi dari PBB masih sebesar 8% dari Rp600 miliar yang ditargetkan.

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi Herman Hanafi saat acara Sosialisasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan, Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Perluasan Gigitalisasi Daerah, Rabu (8/3).

"(Realisasi pendapatan PBB-P2) Kita baru mencapai sekitar 8% sampai bulan maret 2023," ujarnya.

Itu artinya, penerimaan dari sektor ini masih sebesar Rp48 miliar. Sebab Pemkab Bekasi meningkatkan target penerimaan PBB-P2 dari Rp500 miliar pada tahun lalu menjadi Rp600 miliar pada tahun ini.

Padahal dengan target sebesar itu, idealnya rata-rata penerimaan PBB-P2 setiap bulan sebesar Rp50 miliar. Namun pada kenyataannya, meski sudah memasuki Maret, realisasi penerimaan bahkan tidak mencapai jumlah rerata bulanan.

Loyonya kinerja penerimaan dari sektor ini membuat Bapenda melakukan sejumlah terobosan. Antara lain dengan menggelar kegiatan sosialisasi tersebut dan mengimingi kolektor uang insentif jika mampu mencapai target.

Bapenda juga mendorong penggunaan layanan pembayaran berbasis teknologi digital yang difasilitasi BJB. Dengan layanan ini, wajib pajak dapat melakukan pendaftaran, pendataan, pelaporan dan pembayaran.

Terkait dengan kegiatan sosialisasi, Kabid Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Bapenda, Eko Suparyadi, mengatakan kegiatan itu bertujuan menambah kemampuan koordinator serta kolektor kecamatan dan desa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar PBB-P2.

Dalam sosialisasi itu mereka juga diarahkan untuk kembali melakukan verifikasi di wilayahnya masing-masing untuk mendapat data PBB-P2 yang lebih faktual.