News

Pemerintah Dikritisi PB IDI terkait Jaminan Keamanan Dokter di Daerah Konflik

Ilustrasi.

Jakarta - PB IDI mengeritisi pemerintah mengenai perlindungan keamanan dan keselamatan dokter yang bertugas di daerah konflik.

Ketua Umum PB IDI Adib Khumaidi mengatakan, terdapat dua aspek yang harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah terkait dokter yang bertugas di daerah konflik. Aspek pertama adalah mengenai perlindungan keamanan dan keselamatan.

"PB IDI mengingatkan perihal jaminan keamanan dan keselamatan ini sudah diminta kepada pemerintah untuk menjadi perhatian penting," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/3).

Menurut Adib, perlindungan keamanan terhadap dokter dan tenaga medis sebenarnya bukan hanya tanggungjawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Termasuk pihak keamanan di daerah.

Hal ini menjadi penekanan karena dalam upaya pemerintah mengatasi kendala pemerataan dokter, terutama dokter spesialis di daerah, hingga kini IDI belum melihat adanya jaminan keselamatan dan keamanan bagi para dokter dan tenaga medis, terutama di wilayah konflik.

PB IDI khawatir jika hal ini tidak menjadi perhatian penting, dokter dan tenaga medis akan kembali mengalami kondisi seperti yang menimpa dokter Soeko yang meninggal saat peristiwa kerusuhan Wamena pada 2019.

Begitu pula tindakan kekerasan yang terjadi dialami sejumlah tenaga kesehatan dalam penyerangan pada fasilitas kesehatan di Pegunungan Bintang, Papua, pada 2021.

Aspek kedua terkait infrastruktur. PB IDI meminta pemerintah memperbaiki infrastruktur, terutama akses menuju fasilitas kesehatan.

Dengan begitu, baik tenaga kesehatan, dokter maupun masyarakat, bisa mengakses layanan kesehatan dengan lebih baik.

Adib memastikan PB IDI akan selalu berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah untuk mendorong berkembangnya layanan kesehatan di Indonesia.

Namun dia menegaskan, kendala pemerataan dokter spesialis di daerah, terutama wilayah terpencil, akan sulit diatasi apabila hal-hal seperti jaminan keamanan dan keselamatan serta akses infrastruktur tidak diperbaiki oleh pemerintah.

Komentar

Loading...