Medan - Pemprov Sumut mencatat jumlah penduduk miskin di wilayahnya hanya mengalami penurunan sebesar 0,16% sepanjang 2022. Angka itu didapat meski berbagai bansos dan BLT sudah digelontorkan sepanjang tahun.

Jumlah penduduk miskin masuk dalam uraian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir Tahun Anggaran 2022. Dalam laporannya, Pemprov Sumut mencantumkan jumlah penduduk miskin di provinsinya pada 2022 masih sebanyak 1.262.090 jiwa atau 8,33% dari populasi.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Sumut sampai dengan Juni 2022 sebanyak 15,31 juta jiwa. Bila dibandingkan dengan 2021, maka penurunan pada 2022 hanya sebesar 0,16%.

Bagi Pemprov Sumut, persentase penurunan tersebut sudah cukup signifikan.

"Pencapaian ini merupakan hasil kerja sama semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota," ungkap Gubermur Sumut Edy Rahmayadi, Jumat (31/3).

Namun persentase itu tampak masih naik tipis dibandingkan dengan persentase penurunan pada 2020-2021 yang tercatat sebesar 0,13%. Itu artinya, kemajuan penurunan penduduk miskin di Sumut dalam setahun terakhir hanya lebih baik 0,03%.

Pada periode 2019-2020, angka penurunan penduduk miskin di Sumut bahkan tercatat mencapai 0,20%. Padahal, sepanjang 2022 Pemprov Sumut menggelontorkan berbagai bantuan sosial (bansos) dan bantuan langsung tunai (BLT).

Salah satunya adalah bansos senilai total Rp8,8 miliar dengan pembagian Rp400 ribu per orang untuk 30.672 warga. Lalu ada juga alokasi BLT hingga Rp39,8 miliar untuk warga terdampak kenaikan harga BBM.

Selain itu, Pemprov Sumut juga gagal merealisasikan seluruh anggaran belanja daerah yang dialokasikan pada 2022 sebesar Rp13,395 triliun. Anggaran belanja daerah hanya mampu direalisasikan sebesar Rp12,506 triliun atau 93,37%.