Jakarta - Setelah beberapa waktu lalu menekan ekonomi masyarakat karena harganya meroket, minyak goreng berpeluang kembali bermasalah dengan adanya rencana penyetopan penjualan dari Aprindo. KNPI mendesak pemerintah segera bersikap.

Jumat 14 April 2023, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N. Mandey mendadak minta maaf kepada masyarakat. Bukan untuk kesalahan, tetapi atas rencana asosiasinya menyetop penjualan produk minyak goreng kemasan.

Rencana itu menjadi pilihan karena sampai sekarang belum ada pembayaran utang rafaksi minyak goreng dari pemerintah kepada peritel sebesar Rp344 miliar. Utang rafaksi yang dimaksud merupakan dana pengganti kerugian yang dialami peritel dalam kebijakan satu harga minyak goreng.

Saat harga mengalami lonjakan beberapa waktu lalu, pemerintah mematok harga tertinggi sebesar Rp14.000 untuk semua merek minyak goreng kemasan. Adapun selisih kekurangan harga diganti pemerintah dengan dana rafaksi yang berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Wakil Sekretaris Jenderal DPP KNPI bidang Moneter dan keuangan, Ananta Hagabean Nasution, mengatakan organisasinya mendesak pemerintah merespons rencana tersebut. Pemerintah perlu segera memberi solusi untuk menghentikan penyetopan penjualan minyak goreng yang direncanakan Aprindo.

"Kami meminta pemerintah segera mencari titik temu dan menyelesaikan masalah ini. Kami juga menyesalkan sikap para pengusaha yang menebar ancaman berhenti menjual minyak goreng," ujarnya, Senin 17 April 2023.

KNPI, kata dia, mengingatkan risiko efek domino terhadap masyarakat luas jika masalah tersebut tidak menjadi atensi pemerintah dan dibiarkan berlarut-larut. Salah satunya adalah kembali melonjaknya harga minyak goreng di pasaran lantaran mengalami kelangkaan sehingga memicu inflasi.

"Masalah kelangkaan dan inflasi meroket pada 2022 bakal terulang apabila pemerintah tidak segera menangani masalah ini. Akhirnya, masyarakat yang menjadi korban akibat keteledoran pemerintah dalam membuat kebijakan," terangnya.

Kondisi itu bakal berdampak serius terhadap perekonomian nasional yang mana laju pertumbuhan akan terkoreksi.

"Ekonomi kita belum pulih sepenuhnya. Ketidakpastian ekonomi global juga mengancam perekonomian nasional. Jangan sampai masalah ini berbuntut panjang. Pemerintah harus segera bersikap, apalagi sekarang momen Lebaran, di mana harga-harga banyak yang mengalami peningkatan. Jangan lagi menambah beban masyarakat," tuturnya.