Kupang - Akademisi dari Unwira menilai koalisi KIR akan sulit bergabung setelah PDIP memastikan diri mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden. Hal itu utamanya karena koalisi KIR juga memiliki figur capres yang kuat, yakni Prabowo Subianto.

Akademisi dari Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira), Kupang, Nusa Tenggara Timur, Marianus Kleden menilai tidak mudah mengajak koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) untuk bergabung dengan PDIP dalam menghadapi Pilpres 2024.

"Koalisi KIR yang terdiri atas PKB dan Gerindra tentu bisa diajak bergabung dengan PDIP tapi dengan posisi tawar yang tidak mudah," ungkapnya, Senin 1 Mei 2023.

Ia menyampaikan hal itu berkaitan dengan peluang koalisi partai politik untuk menghadapi Pilpres 2024. Marianus mengatakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang telah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden memang bisa menawarkan posisi calon Wakil Presiden (Cawapres) ke koalisi KIR.

"Tokoh PKB tentu diperhitungkan, tetapi bagaimana dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto."

Sosok yang yang ditentukan sebagai Cawapres dari KIR tidak mudah. "Mau dipasangkan, siapa yang jadi Cawapres? Yang dihitung tentu saja bukan hanya dukungan suara, tetapi apakah ideologi nasional tetap dominan," katanya.

Lebih lanjut, menurut Marianus, dalam menentukan Cawapres pendamping Ganjar Pranowo akan mempertimbangkan dukungan yang kuat dari kalangan pemilih Islam. Selain Prabowo Subianto, ada sejumlah figur lain seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang mendapat dukungan kuat dari masyarakat Jawa Barat.

Jika Ganjar yang mendapat dukungan kuat di Jawa Tengah dan Jawa Timur dipasangkan dengan Ridwan Kamil yang mendapat dukungan kuat di Jawa Barat, maka peluang memenangkan pilpres cukup besar.

Selain itu, peluang untuk memasangkan figur dari kalangan kalangan nahdliyin juga ada misalnya dengan Mahfud MD. Namun Mahfud dikenal sebagai sosok yang kuat dengan prinsip sehingga bisa membuat negosiasi di tingkat elit akan sulit terjadi.

Oleh sebab itu, dari kalangan ini, mungkin lebih berpeluang yaitu Erick Thohir yang juga sedang menjabat Menteri BUMN. Figur lain yang dianggap fleksibel mendayung di antara arus nasionalis dan Islamis adalah Sandiaga Uno.

"Situasi masih sangat fleksibel. Beberapa tokoh itu serta yang lainnya memiliki peluang yang sama untuk menjadi Cawapres," katanya.

Adapun pendaftaran bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dijadwalkan pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023.

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.