Dalam konteks ini, lanjut dia, KNPI meminta Presiden Jokowi segera menasionalisasi aset LNG Tangguh Teluk Bintuni sebagai kado bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Terutama untuk masyarakat Papua Barat.

Sebagai anak bangsa yang peduli dengan kemakmuran rakyat, DPP KNPI yakin langkah ini akan membawa manfaat yang besar bagi perekonomian nasional dan menciptakan lapangan kerja bagi rakyat Indonesia.

Terlebih, dengan adanya perpanjangan kontrak kerja BP di Blok Tangguh 20 tahun menjadi hingga 2055, yang diteken pada Desember 2022 (seharusnya baru diperpanjang pada 2035). Rakyat Indonesia perlu semakin tegas menuntut nasionalisasi aset ini.

"Kita harus ingat bahwa sumber daya alam kita adalah warisan yang harus dijaga dan dikelola oleh bangsa kita sendiri demi keberlangsungan hidup generasi mendatang."