Jakarta - DPP KNPI menginstruksikan KNPI Papua Barat mengawal proses nasionalisasi salah satu ladang gas terbesar di Indonesia, LNG Tangguh.

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) terus mendorong nasionalisasi ladang gas tangguh di Teluk Bintuni, Papua Barat.

Salah satu ladang gas terbesar di Tanah Air ini dikelola sejumlah investor yang dan dipimpin British Petroleum (BP) dan konsesi segera berakhir pada 2035.

"Penguasaan LNG Tangguh oleh negara adalah hal mendasar dan mendesak," Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama, Sabtu 6 Mei 2023.

Sebab, jelas dia, LNG Tangguh merupakan salah satu ladang gas terproduktif di Indonesia serta menyangkut hajat hidup rakyat sebagaimana mandat Pasal 33 UUD 1945.

Pemerintahan Presiden Jokowi memiliki catatan bagus soal ini karena berhasil mengambil alih Freeport dengan divestasi saham 51% atau mayoritas. Pemerintahan saat ini juga akhirnya menguasai dan mengelola Blok Mahakam melalui Pertamina.

Haris yakin negara kita akan semakin besar dan digdaya jika mampu menguasai LNG Tangguh. Aksi heroik ini harus dilakukan guna membangun kemandirian dan kedaulatan energi nasional demi kemakmuran rakyat, khususnya Papua Barat.

Lebih jauh, Haris menerangkan, dirinya telah mengeluarkan instruksi kepada KNPI Papua Barat. KNPI Papua Barat diinstruksikan menyusun langkah-langkah teknis dan taktis serta penggalangan massa pemuda untuk mendorong nasionalisasi LNG Tangguh.

Ini sebagai upaya mengapitalisasi kekuatan KNPI untuk memperbesar potensi terwujudnya harapan bangsa Indonesia dalam terwujudnya nasionalisasi LNG Tangguh.

Hal itu agar Presiden Jokowi untuk ketiga kalinya dapat menjalankan mandat Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.