Ketiga, penegakan hukum yang adil dan proporsional, yakni Polri harus berkomitmen untuk menjalankan penegakan hukum yang adil, berkeadilan, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Langkah-langkah ini mencakup peningkatan investigasi yang akurat, proses hukum yang transparan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Keempat, peningkatan kemitraan dengan masyarakat:l, yakni Polri mendorong hubungan yang lebih dekat dan sinergis dengan elemen masyarakat, termasuk melalui program-program pemberdayaan masyarakat dan partisipasi aktif dalam kegiatan sosial. Polri juga mengedepankan pendekatan preventif dan proaktif dalam mengatasi permasalahan keamanan.

Kelima, transparansi dan akuntabilitas, yakni Polri terus berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya. Hal ini termasuk memberikan akses informasi kepada publik, menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat, serta menjalankan mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang efektif.

Sehingga akan tercapai Polri Presisi yang merupakan proses yang berkelanjutan dan memerlukan kerjasama antara Polri, pemerintah, dan masyarakat. Dengan implementasi konsep ini, diharapkan Polri dapat menjadi lembaga kepolisian yang modern, profesional, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Penulis: Dr. Rasminto, Direktur Eksekutif Human Studies Institute dan Koordinator Bidang DPP KNPI