Lebih jauh Gunawan menuturkan, para petani pada dasarnya tidak memiliki banyak pilihan jika dihadapkan pada permasalahan pupuk karena ketergantungannya sangat besar. Harga pupuk bersubsidi di Kabupaten Deliserdang misalnya, saat ini mencapai Rp200 ribu sampai Rp250 ribu per sak untuk jenis urea dan phonska. Namun semahal apapun itu petani tetap berupaya untuk membelinya.

Gunawan melihat, sejumlah wilayah di Kabupaten Deliserdang dan Sergai saat ini memang masih menjalani musim tanam untuk komoditas tanaman hortikultura, seperti cabai. Dan untuk tanaman pangan seperti padi, petani baru akan memulai masa tanam pada Agustus sehingga masih ada waktu untuk menuntaskan dugaan penumpukan ratusan ton pupuk bersubsidi tersebut.

Sebelumnya, Kepala Ombudsman Sumut Abyadi Siregar menuturkan, pihaknya menemukan tumpukan ratusan ton pupuk bersubsidi pada 29 Mei 2023. Ketika itu mereka melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Gudang Lini 3 PT Pupuk Indonesia (Persero) di Sei Rampah, Sergai.

Sidak itu dilakukan karena adanya laporan masyarakat yang mengeluhkan kelangkaan pupuk bersubsidi di pasaran pada saat musim memupuk. Setelah menemukan tumpukan pupuk bersubsidi, Ombudsman Sumut kemudian mengonfirmasinya ke manager gudang.

Ombudsman Sumut ingin memertanyakan kenapa ada begitu banyak timbunan pupuk bersubsidi di gudang pada saat petani kesulitan mendapatkan pupuk. Namun Ombudsman Sumut tidak mendapat keterangan yang jelas sehingga menimbulkan kecurigaan adanya permainan.

Belakangan, manajemen gudang menyatakan bahwa tumpukan pupuk bersubsidi tersebut merupakan stok yang harus disiapkan. Namun hal itu justru memertebal kecurigaan Ombudsman Sumut karena pupuk bersubsidi sedang langka di pasaran tetapi stok tersebut tidak didistribusikan untuk mengatasi kelangkaan.