Jakarta - Human Studies Institute mendorong KPU dan Baswaslu agar mengevaluasi strategi mitigasi kerawanan pemilu paska terbakarnya kantor KPU Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Rasminto, Direktur Eksekutif Human Studies Institute, mengatakan pihaknya mendorong dilakukannya evaluasi sistem dan strategi mitigasi kerawanan pemilu, khususnya di Papua. Dorongan itu diberikan menyusul terbakarnya KPU Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada Sabtu (5/8) malam.

"Pemilu adalah agenda nasional yang tidak boleh terganggu pelaksanaannya," ujar dia, Selasa (8/8).

Dengan demikian, lanjut Rasminto, penyelenggara pemilu harus menyiapkan segala sesuatunya dengan sebaik mungkin, termasuk memitigasi risiko yang terjadi.

"Sayangnya, KPU dan Bawaslu kurang optimal dalam menjalankan tugasnya, termasuk mitigasi kerawanan pemilu. Ini terlihat dari kasus dibakarnya Kantor KPU Yahukimo yang diduga dilakukan TPNPB," katanya dalam keterangannya, Selasa (8/8).

Menurut Rasminto, dibakarnya Kantor KPU Yahukimo merupakan ancaman serius terhadap keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

Apalagi, Komisioner KPU Yahukimo, Penas Pahabol, mengakui pihaknya sempat menerima teror sebelumnya. Seperti kaca mobil operasional dipecahkan orang tidak dikenal (OTK) menggunakan batu pada 30 Juli 2023.

Terbakarnya Kantor KPU Yahukimo dinilai telah mengganggu tahapan pelaksanaan Pemilu 2024 yang sudah berjalan. Kerugian yang ditimbulkan juga besar.

Oleh sebab itu, KPU dan Bawaslu harus serius menyikapi kasus ini dengan mengevaluasi sistem dan strategi mitigasi kerawanan pemilu.