Dari sebanyak 33 pemerintah kabupaten/kota di Sumut, tercatat masih ada delapan daerah dengan laporan keuangan yang belum WTP. Kedelapan daerah itu adalah Kabupaten Simalungun, Padanglawas Utara, Nias Utara, Nias Selatan, Mandailing Natal, Langkat, Labuhanbatu dan Kota Tanjungbalai.

Laporan dugaan korupsi dari Sumut yang masuk ke KPK juga relatif masih tinggi dibandingkan dengan provinsi lain. KPK mencatat laporan dugaan korupsi yang masuk dari Sumut sepanjang 2022 mencapai 310 laporan.

Adapun poin-poin lain yang disampaikan Hassanudin ke para Bupati dan Wali Kota di antaranya soal pengembangan kawasan wisata Danau Toba serta kesiapan Pemilu 2024 dan PON. Yang mana Sumut dan Aceh menjadi tuan rumah bersama perhelatan PON 2024.

Sebagai penutup, Hassanudin meminta para Bupati dan Wali Kota untuk bekerja maksimal serta dengan kehati-hatian dan kecermatan. Namun itu bukan berarti takut mengambil keputusan, selama masih dalam koridor dan ketaatan terhadap aturan serta manajemen risiko.

“Yang penting pertama adalah bagaimana menjalankan program dengan benar, kemudian baik, baru kita dapat enaknya. Jangan mau enaknya, tapi nggak benar. Harus diawali dengan melaksanakannya dengan benar,” pungkasnya.