Hal itu mengingat kasus ini juga terkait dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Baik anak sebagai korban, maupun anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum (AKH).

"Kepentingan terbaik bagi anak adalah yang terpenting dalam penanganan kasus ini," katanya.

Menurut dia, tim SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak) Kemen PPPA juga masih terus berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Riau dan UPTD PPA Kabupaten Bengkalis terkait penanganan kasus ini.

UPTD PPA pun telah melakukan penjangkauan dan mengunjungi keluarga korban untuk memberi pendampingan dan penguatan keluarga. Mereka juga sudah koordinasi dengan Balai Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.

Koordinasi itu terkait dengan pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum serta memberi pendampingan dan pemeriksaan psikologis di Polsek Pinggir, Kabupaten Bengkalis.