Pembentukan badan pengelola akan memudahkan pengintegrasian kawasan tersebut. Jika hal itu tidak dilakukan maka dia yakin Mebidangro akan bernasib sama dengan banyak kawasan metropolitan lain di Indonesia, yakni tidak terkendali.

Jawa Barat menjadi acuan dalam pembentukan badan pengelola kawasan Mebidangro karena provinsi itu sudah terlebih dahulu membentuk dua institusi serupa. Yaitu Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung dan Badan Pengelola Kawasan Metropolitan Rebana.

Arief mengatakan dirinya sudah berkoodinasi dengan Pj Gubernur Sumut Hassanudin untuk kunjungan ke Jawa Barat. Selain soal pembentukan badan pengelola kawasan metropolitan, utusan Pemprov Sumut nantinya juga akan belajar mengenai merit sistem yang diterapkan Pemprov Jabar.

Direktorat Perencanaan Tata Ruang Nasional Ditjen Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mencatat beberapa isu penataan ruang kawasan Mebidangro. Meliputi kemacetan, banjir, pemukiman kumuh, pengolahan limbah industri dan pencemaran air sungai.

Kemudian urban sprawl, konektivitas alternatif Medan-Berastagi serta optimalisasi sarana persampahan. Selanjutnya pengembangan industri serta degradasi kawasan mangrove.