Opini soal terindikasinya nama pak Airlangga Hartarto dalam pusaran kasus CPO menarik perhatian banyak kalangan baik secara internal Partai Golkar maupun kalangan eksternal Partai Golkar, yaitu insan pers, kelompok civil society anti korupsi serta kalangan politisi, termasuk “kekuasaan”.

Dampak pemeriksaan Ketua Umum Partai Golkar oleh Kejaksaan Agung membuat internal Partai Golkar bergejolak dan muncul wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Di mana muncul dua nama Menteri yaitu Luhut Binsar Panjaitan dan Bahlil sebagai calon pengganti bapak Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Lalu keesokan harinya pak Airlangga mengumpulkan 38 Ketua DPD Provinsi Partai Golkar di Bali dengan tema Konsolidasi. Hasil keputusan konsolidasi tersebut membantah adanya Munaslub di tubuh Partai Golkar dan seluruh Ketua Propinsi solid mendukung Bapak Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum sampe 2024.

Dinamika di atas adalah segala rangkaian peristiwa sebelum acara Deklarasi Dukungan Partai Golkar kepada bapak Prabowo Subianto sebagai bakal calon Presiden 2024.

Sikap politik dan dukungan yang diambil oleh Ketua Umum bapak Airlangga Hartarto oleh banyak kalangan dianggap adalah langkah politik yang serba mendadak tanpa ada angin dan hujan tiba-tiba melakukan keputusan tersebut.