Ketua Umum seharusnya melakukan rapat pleno pengurus DPP Partai Golkar untuk meminta persetujuan dan rekomendasi untuk diputuskan dalam forum Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas).

Oleh sebab itu, keputusan mendukung bapak Prabowo Subianto sebagai bakal calon Presiden RI 2024 melanggar konstistusi Partai Golkar (Inkonstitusional) serta bersifat pribadi/individu sang Ketua Umum, bukan keputusan resmi Partai Golkar secara institusi.

Lantas muncul juga pertanyaan selanjutnya. Dukungan kepada bapak Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden 2024 yang secara mendadak apakah dilakukan hanya semata-mata punya kesamaan ideologi atau kesamaan idealisme perjuangan soal keberlanjutan Pembangunan pemerintah lima tahun kedepan?

Atau jangan-jangan dukungan yang dilakukan secara mendadak tersebut murni didasarkan sikap pragmatisme belaka alias transaksional politik?

Oleh karenanya Ketua Umum Partai Golkar bapak Airlangga harus segera menjelaskan secara transparan soal opini dan pertanyaan sebagian besar kader Partai Golkar tentang adanya indikasi transaksional pragmatisme politik atas sikap politik dukungan kepada bapak Prabowo Subianto sehingga tidak ada dusta dan fitnah di antara sesama kader Partai Golkar.