Berdasarkan fakta yang ada di atas maka saya sebagai kader Partai Golkar sekaligus Pengurus DPP Partai Golkar Periode 2019-2024 yang memiliki hak konstitusional secara organisasi menyampaikan tuntutan:

1. Menyatakan bahwa dukungan Partai Golkar kepada bapak Prabowo Subianto sebagai bakal calon Presiden 2024 tidah sah dan ilegal karena tidak melalui mekanisme pengambil keputusan Partai Golkar secara resmi.

2. Kepengurusan DPP Partai Golkar bersifat kolektif kolegial sehingga saya mendesak kepada para Wakil Ketua Umum dan Sekjen segera menggelar rapat pleno dengan agenda meninjau kembali dukungan Partai Golkar kepada bapak Prabowo Subianto.

3. Karena keputusan mendukung bapak Prabowo Subianto adalah sikap politik pribadi bapak Airlangga Hartarto maka saya meminta Dewan Etik dan Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar untuk segera memanggil dan memeriksa Ketua Umum, ada apa di balik keputusan tersebut?

4. Meminta pertanggung jawaban bapak Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar soal konsolidasi pemenangan Partai Golkar di Pileg dan Pilpres 2024 karena sampai saat ini konsolidasi ke daerah-daerah terkesan lambat.