Bahkan terjadi juga hasil autopsi narapidana atau tahanan yang ditemukan tewas di selnya yang tidak diberikan ke pihak keluarga. Padahal ditemukan dugaan penyiksaan terhadap tahanan yang meninggal.

"Hal ini merupakan contoh pelanggaran hak atas informasi di lapas atau tahanan terhadap istri atau keluarga korban," tegas Rainy.

Komisioner Komnas Perempuan yang lain, Retty Ratnawaty, memaparkan pihaknya mendorong setiap kementerian/lembaga dan instansi pemerintahan agar mengelola informasi publik secara transparan.

Informasi publik juga harus dikelola secara berkelanjutan dan mudah diakses hingga wilayah terluar, terpencil dan termiskin. Dengan tetap menaati pembatasan yang dimandatkan undang-undang.

"Kementerian/lembaga negara pada setiap tingkatan pemerintah daerah wajib mengelola layanan informasi publik dengan memanfaatkan saluran-saluran yang tersedia dan aksesibel," katanya.