Komnas Perempuan berpandangan pemenuhan hak untuk tahu, tidak hanya berkaitan dengan pemerintahan yang terbuka. Namun juga pemerintahan yang berkeadilan gender.

Anggota Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi menambahkan bahwa kelompok rentan, seperti perempuan dan penyandang disabilitas, merupakan warga yang kerap diabaikan haknya.

"Seperti ketika berhadapan dengan hukum, baik sebagai tersangka, saksi, maupun korban," ucap dia.