"Anggaran yang diajukan sudah dilakukan pembahasan oleh pemangku kebijakan terkait dan sudah ditandatangani," ujar Komisioner KPU Sumut Robby Effendi.

Jumlah anggaran mengalami penurunan dari yang sebelumnya diajukan sebesar lebih dari Rp855 miliar.

Anggaran tersebut untuk membiayai berbagai kebutuhan pilkada. Mulai dari pembuatan tempat pemungutan suara (TPS), pembelian alat tulis kantor, konsumsi, honor panitia adhoc, hingga sosialisasi dan alat peraga kampanye pasangan calon.

Begitu juga untuk biaya tes kesehatan pasangan calon dan verifikasi pasangan calon yang bisa saja harus melakukan verifikasi ke luar daerah. Kemudian bimtek, rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait, sewa gudang serta transportasi pengangkatan logistik dan lainnya.

Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting mengatakan, berdasarkan arahan Mendagri, sekitar 40% APBD Sumut 2024 akan disiapkan untuk membiayai pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024. Yang mana jumlah APBD Sumut 2024 diproyeksikan lebih dari Rp14.47 triliun.