"Ini bukan pekerjaan yang mudah karena kolaborasi terjadi jika ada kerelaan dari dua belah pihak," kata Naslindo.

Kerja sama ini juga memungkinkan produk atau jasa UMKM dan UBM lebih efisien dari hulu ke hilir. Ini akan mempermudah pendataan bagi Pemprov Sumut sehingga bisa mengeluarkan kebijakan yang tepat.

Dengan adanya kerja sama ini pemprov akan bisa membuat kluster-kluster sesuai dengan jenis usaha. Selanjutnya mereka akan melakukan pendataan dan akan melibatkan seluruh stakeholder terkait.

Adapun jumlah UMKM yang sudah dikurasi Bank Indonesia Perwakilan Sumut pada 2023 mengalami peningkatan sekitar 50% dari 2022. Pada 2020, Pemprov mencatat jumlah UMKM di wilayahnya paling tidak berjumlah 2,8 juta unit usaha.