PROYEK lumbung pangan atau Food Estate yang diharapkan dapat mengatasi krisis lumbung pangan sekaligus untuk meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia, ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Padahal, proyek kolaborasi lintas kementerian yang menggunakan dana APBN sebesar Rp108 triliun itu, ternyata belum menghasilkan apa apa.

Termasuk lahan yang digarap di luar pulau Jawa, yang tadinya diharapkan dapat mengatasi masalah ketahanan pangan, rupanya tidak menghasilkan apa apa, sebagaimana yang diharapkan sama dengan lahan di pulau Jawa.

“Prof Mahfud MD menilai proyek Food Estate tidak berhasil. Hal itu disampaikan Prof Mahfud MD dalam acara diskusi bertema “Visi Misi Indonesia 2024” yang diselenggarakan Universitas Ahmad Dahlan Padang pada Senin, 18 Desember 2023 lalu,” kata Juru bicara (Jubir) Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar –Mahfud, Haris Pertama melalui keterangan resminya, di Jakarta, Jumat 19 Januari 2024.

Baca juga:
Simpatisan dan Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud Dipastikan Membanjiri Kampanye Akbar di Bandung

Masih dalam acara yang sama, lanjut Haris, Mahfud MD menegaskan tiga hal penting dalam urusan pertanian. Pertama, kedaulatan pangan, yang berarti kapanpun negara butuh, pangan harus tersedia. Kedua, kemandirian pangan, yang artinya diproduksi di dalam negeri. Dan ketiga, keamanan pangan, yang berarti ketersediaan aman dari segala perubahan situasi.

“Kita minta segera dievaluasi secara menyeluruh konsep dan pelaksanaan Food Estate. Apalagi ada capres, anggota DPR RI hingga organisasi internasional yang mengkritik keras program Food Estate yang gagal itu,” sebut Haris.

Seperti diketahui, kritik tajam yang disampaikan capres nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan secara gamblang menyatakan bahwa program Food Estate gagal mencapai tujuan utamanya. Karena hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu, merusak lingkungan, dan tidak memberikan manfaat yang nyata.

Baca juga:
Ganjar-Mahfud Punya Program Lansia Bahagia Anak Cucu Gembira, Ini Manfaatnya!

Selain itu, kritik juga datang dari Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin. Ia meminta supaya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera mengaudit program Food Estate.