CALON wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD sangat memahami konflik agraria atau masalah klasik pertanahan yang kian berlarut-larut penyelesaiannya. Tentu saja itu sangat berbahaya bagi kerukunan masyarakat dan berpotensi menimbulkan konflik.

Juru bicara (Jubir) Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar – Mahfud, Haris Pertama melalui keterangan resminya, di Jakart, Sabtu 20 Januari 2024, menyebutkan bahwa selama menjabat sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD telah memberikan perhatian utama upaya penyelesaian terhadap konflik agraria.

“Berawal dari sengketa tanah, bisa meletus konflik yang berujung penganiayaan, kriminalisasi, hingga jatuhnya korban jiwa,” kata Haris.

Berbagai konflik agraria di Indonesia, sebut Haris, turut menjadi salah satu pemicu menurunnya kerukunan masyarakat. Banyaknya modus yang dilakukan mafia tanah, membuat pihak Kejaksaan dan Polri pun sulit dalam mengusut masalah ini.

Tapi, Haris berujar, dengan mengingat Mahfud MD yang telah berpengalaman dalam menghadapi kasus mafia tanah, di mana Prof Mahfud MD sering mengatasi berbagai kasus mafia tanah.

Baca juga:
Paslon Ganjar-Mahfud Dipastikan Mewujudkan “Hajatan Rakyat”

Salah satunya ketika Mahfud MD menemukan adanya dugaan kasus mafia tanah yang terjadi di PTPN II, Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) yang terindikasi merugikan negara mencapai Rp1,7 triliun.

“Masalah rumit ini dibedah dengan seksama, sampai terungkaplah modus-modus mafia tanah yang menyebabkan sengketa. Bahkan, Prof Mahfud MD menemukan dan menindak aktivitas mafia tanah terkait lahan PTPN II yang merugikan negara hingga Rp1,7 triliun. Mengetahui hal tersebut, Prof Mahfud MD pun langsung melakukan langkah-langkah hukum untuk menyelesaikan persoalan ini agar tanah tersebut menjadi milik negara,” jelas Haris.

Ungkap 11 modus mafia tanah