KETUA Umum DPP KNPI, Haris Pertama yang juga selaku Juru bicara (Jubir) Tim Pemenangan Nasional (TPN) mengecam pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan Presiden boleh saja kampanye untuk  capres dan cawapres tertentu pada Pilpres 2024 ini.

"Pada Rabu pagi kemarin (24/1/2024), Presiden Jokowi melontarkan sebuah pernyataan yang kontroversial dan menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat. Beliau mengatakan bahwa dalam Pemilu 2024, seorang presiden pun boleh tidak netral, boleh memihak, dan bahkan boleh ikut berkampanye," kata Haris Pertama melalui keterangan tertulis, Kamis 25 Januari 2024.

Baca juga:
Ganjar-Mahfud Punya Program Lansia Bahagia Anak Cucu Gembira, Ini Manfaatnya!

Dikatakan Haris, akibatnya banyak pihak yang menentang pernyataan Presiden Jokowi karena dianggap tidak etis seorang Kepala Negara mengeluarkan pernyataan yang menimbulkan kebingungan di tengah-tengah publik.

Haris menyebut pernyataan Jokowi disampaikan tepat sesudah Prof Mahfud MD menyatakan akan mengundurkan diri dari posisinya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) demi menjaga nilai-nilai etika dan netralitas.

Haris menyebut bila presiden berpihak dan mendukung salah satu pasangan capres dan cawapres tertentu, hal ini tentu saja tidak pantas. Sebab, presiden adalah kepala negara Indonesia yang seharusnya mengayomi seluruh rakyat Indonesia, bukan satu golongan saja.

Sehingga, bagi Haris, sikap Jokowi ini juga dapat berpotensi memicu konflik, terutama jika para pelaku dan pendukung Pemilu yang berjumlah jutaan merasa adanya ketidakadilan dan kecurangan dalam Pilpres 2024. Dan hal ini dapat mengancam persatuan bangsa.

"Karena itulah, walaupun hal ini tidak dilarang oleh Undang-Undang (UU), tidak etis apabila seorang presiden tidak netral dalam Pemilu," ujar Haris.

Baca juga:
Proyek Food Estate Gagal Total, Haris: Perlu Evaluasi Menyeluruh

Jokowi semakin Cawe-cawe...