Presiden Jokowi Guyur Bansos Jelang Pilpres 14 Februari, Haris Pertama: Rakyat Tidak Wajib Hukumnya Pilih Paslon 02

PEMILU serentak 14 Februari 2024 tinggal hitung hari, rakyat Indonesia di seluruh penjuru dunia akan ikut menentukan calon presiden dan wakil presiden pilihannya. Panggilan untuk memilih sesuai hati nurani, tentu menjadi pesan penting yang harus dipegang teguh oleh seluruh rakyat Indonesia di manapun berada.

Ditengah situasi tingginya suhu politik jelang pemillihan presiden dan wakil presiden RI Ke-8, guyuran bantuan sosial (bansos) atas nama Negara pun terus berlangsung. Kendati demikian, rakyat Indonesia dituntut untuk mampu mempertahankan kemerdekaan dalam menentukan pilihan politik.

Sebab, bansos adalah hak mutlak bagi rakyat Indonesia. Terlebih lagi, bansos tersebut bersumber dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat Indonesia sendiri.

Menanggapi guyuran bansos yang kian ramai ditengah situasi hiruk pikuk jelang Pilpres 14 Februari 2024 mendatang, Juru bicara (Jubir) Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar–Mahfud, Haris Pertama mengatakan bahwa, penerima bansos tidak memiliki kewajiban atau tidak wajib hukumnya untuk memilih dan memenangkan salah satu paslon presiden dan cawapres tertentu.

Baca juga:
Rakyat Berbondong-Bondong Titipkan Harapan Bangun Bangsa kepada Ganjar-Mahfud

Terutama, lanjut Haris, yakni pasangan capres dan cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, lantaran telah mendapatkan bansos.

“Tapi sebaliknya, rakyat Indonesia harus harus memilih paslon sesuai dengan kebenaran yang diajarkan oleh agama dan norma yang diyakininya,” ujar Haris dalam keterangan resminya, Rabu 31 Januari 2024.

Ketua Umum DPP KNPI ini mengingatkan kepada para pemilihan yang punya hak suara agar menjadikan hati nuraninya sebagai panduan saat memilih capres dan cawapres pada 14 Februari 2024 mendatang.

“Setiap individu memiliki hak untuk menentukan pilihan capres dan cawapres tanpa terancam atau terbebani oleh faktor apapun. Hati nurani dan keyakinan terhadap nilai-nilai yang diyakininya, menjadi panduan utama dalam menentukan pilihan politik,” sebut Haris.

“Jangan sampai hak suci dalam memilih dikotori oleh janji-janji manis atau suap yang mungkin ditawarkan menjelang Pilpres 14 Februari 2024 mendatang,’’ tegasnya.

Jokowi Intens Bagi Bansos