Persoalan hak milik atas aset koperasi juga menjadi isu krusial.

Ketidakjelasan status kepemilikan aset dapat menimbulkan konflik internal dan menghambat pengembangan usaha koperasi. Pengurus perlu berhati-hati dalam mengelola aset koperasi agar tidak terjerat masalah hukum di kemudian hari.

Adanya pasal-pasal pidana dalam peraturan ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi pengurus koperasi.

Meski bertujuan mencegah penyalahgunaan wewenang, hal ini dapat membuat pengurus ragu dalam mengambil keputusan strategis yang berisiko. Diperlukan pemahaman mendalam tentang aspek hukum bagi para pengurus koperasi.

Penggunaan teknologi informasi di lingkungan koperasi menjadi keharusan di era digital.

Namun, ketiadaan payung hukum yang jelas mengenai batasan penggunaan teknologi ini menimbulkan grey area yang berpotensi disalahgunakan. Pengurus koperasi dituntut untuk berhati-hati dalam mengadopsi teknologi baru.

Hal lain yang juga memicu diskusi adalah masuknya koperasi yang memberikan layanan jasa keuangan kepada masyarakat umum (open-loop) ke dalam pengawasan OJK. Hal ini dianggap oleh sebagian pihak sebagai pengurangan otonomi koperasi dan potensi konflik regulasi.

Bahkan ada kekhawatiran bahwa pengawasan OJK akan berdampak pada penetapan suku bunga simpanan dan pinjaman yang lebih rendah. Hal ini dapat mengurangi keuntungan koperasi dan kemampuannya dalam memberikan pelayanan kepada anggota.

Melindungi Masyarakat