Pemerintah perlu melakukan edukasi menyeluruh kepada seluruh pemangku kepentingan koperasi. Argumentasi, urgensi, dan dampak positif apa yang bermanfaat baik bagi koperasi itu sendiri maupun terhadap lingkungan masyarakat yang lebih luas atas regulasi tersebut.

Penguatan capacity building SDM koperasi menjadi kunci keberhasilan implementasi peraturan ini. Tanpa SDM yang mumpuni, peraturan sebaik apapun akan sulit diterapkan.

Program pelatihan dan pendampingan intensif bagi pengurus koperasi perlu digalakkan.
Penyiapan infrastruktur pendukung juga tak kalah penting.

Koperasi membutuhkan dukungan teknologi dan sistem manajemen yang memadai untuk dapat memenuhi standar yang ditetapkan dalam peraturan baru. Tanpa ini, koperasi akan kesulitan beradaptasi dengan tuntutan regulasi.

Ada empat poin krusial yang perlu dipahami regulator. Pertama, peran tokoh sentral dalam koperasi masih sangat penting di Indonesia.

Tokoh ini menjadi magnet yang menarik kepercayaan masyarakat terhadap koperasi. Melepaskan peran tokoh ini dari struktur kepengurusan dapat mengancam keberlanjutan koperasi.

Kedua, ketidakjelasan payung hukum..