Kosepa mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk segera bertindak tegas. Ia juga meminta aparat penegak hukum menyelidiki dugaan tindak pidana pemilu.

“Pelanggaran ini bukan sekadar kesalahan teknis, tetapi masuk dalam kategori kejahatan terstruktur, sistematis, dan masif. Harus ada tindakan hukum yang jelas,” ujarnya.

Ia juga mengimbau masyarakat Papua Tengah untuk tidak tinggal diam dan aktif melaporkan setiap kecurangan yang mereka temui.

“Kalau masyarakat memilih bungkam, kecurangan akan terus terjadi. Partisipasi masyarakat adalah kunci menjaga pemilu yang bersih dan adil,” tambahnya.

Selain itu, Kosepa menyerukan perlunya reformasi dalam penyelenggaraan pemilu di Papua, mulai dari pendidikan politik untuk masyarakat hingga peningkatan kapasitas dan integritas penyelenggara pemilu.

“Papua Tengah tidak boleh terus menjadi korban praktik curang yang melemahkan demokrasi. Kita butuh perubahan, dan itu hanya bisa terjadi jika semua pihak bekerja bersama,” tandasnya. (**)