"Presiden harus tegas. Menteri yang tidak mampu bersinergi dengan instansi lain hanya akan menjadi penghambat pencapaian visi besar maritim Indonesia," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa evaluasi ini harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk dengan mempertimbangkan pergantian menteri jika terbukti tidak mampu memenuhi target-target prioritas di sektor kelautan dan perikanan.

"Kami berharap Presiden bertindak tegas demi menjaga keharmonisan antar lembaga dan mengutamakan kepentingan rakyat, terutama nelayan kecil yang bergantung pada keberlanjutan laut," katanya.

Selain mengecam pernyataan tersebut, Persaudaraan Tani-Nelayan juga mengapresiasi langkah TNI AL yang telah bertindak cepat dalam melindungi kepentingan publik dan menjaga kelestarian laut. "Kami mendukung penuh TNI AL dan berharap tindakan serupa terus dilakukan untuk menegakkan hukum di sektor maritim," katanya.