Selain itu, MPSI meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menyelidiki kemungkinan sertifikat laut itu dijadikan agunan di bank. Jika benar terjadi, hal ini dapat berdampak pada kredibilitas sistem keuangan Indonesia.

"Bank Indonesia harus memeriksa apakah ada dokumen tersebut yang dijadikan agunan. Jika benar, ini akan menjadi pukulan bagi transparansi ekonomi kita," ujarnya.

Noor Azhari menekankan, masalah ini harus segera diselesaikan. Jika dibiarkan, hal ini tidak hanya merugikan masyarakat pesisir tetapi juga mengancam kedaulatan laut Indonesia.

"DPR dan pemerintah harus bertindak tegas. Jika tidak, kepercayaan masyarakat terhadap negara akan semakin menurun," tutupnya.