PEMUDAINDONESIA.COM, JAKARTA – Pemerintah tengah menggulirkan program 1.000 rumah subsidi bagi jurnalis, namun alih-alih disambut tepuk tangan, tiga organisasi besar wartawan justru menyatakan penolakan tegas! Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Pewarta Foto Indonesia (PFI) kompak menyebut bahwa kesejahteraan jurnalis tidak seharusnya dibayar dengan keistimewaan yang berpotensi menodai independensi profesi.

Melalui skema FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), program ini memungkinkan jurnalis yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan rumah bersubsidi dengan bunga rendah dan uang muka ringan. Namun, jurnalis justru mendapatkan jalur khusus—dan inilah yang menuai sorotan tajam.

“Jika jurnalis mendapatkan rumah dari pemerintah melalui jalur istimewa, bagaimana publik bisa percaya bahwa kita tetap objektif dan kritis?” ujar Ketua AJI, Nany Afrida. Ia menilai, program ini bisa memunculkan persepsi negatif bahwa jurnalis ‘dibeli’ dengan fasilitas.

Senada, Ketua IJTI Herik Kurniawan menegaskan bahwa perhatian terhadap jurnalis seharusnya diberikan dalam bentuk jaminan keamanan liputan dan perbaikan ekosistem media. “Upah layak, perlindungan kerja, dan kebebasan pers jauh lebih penting daripada program rumah bersubsidi yang penuh tanda tanya,” tegasnya.

Sementara Ketua PFI Reno Esnir mengingatkan, rumah adalah hak semua warga negara, bukan hadiah berdasarkan profesi. “Ini bukan soal menolak bantuan. Ini soal menjaga marwah profesi dan memastikan keadilan akses bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya.