Kejaksaan Negeri Kalabahi pun didesak mereka agar turun tangan mengawasi penggunaan dana desa, terutama alokasi 20 persen untuk ketahanan pangan tahun 2025. IMP2 mendukung langkah tegas kejaksaan memeriksa kepala desa maupun oknum pendamping yang diduga bermain dalam program tersebut.

Mahasiswa Pulau Pantar ini menegaskan diri bukan hanya pengkritik, tapi mitra yang siap memberi masukan konstruktif demi kemajuan daerah. Mereka berharap pemerintah, DPRD, dan penegak hukum benar-benar menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan agar pembangunan berjalan adil dan tepat sasaran di seluruh wilayah Alor, khususnya Pulau Pantar.