Haris juga menyerukan kepada pemerintah pusat untuk segera bersikap atas aksi tidak terpuji Australia di Pulau Pasir, NTT.

"Kami berharap ada sikap resmi pemerintah pusat baik Kemenlu, Panglima TNI dan Kemensesneg RI atas klaim sepihak Australia tersebut," harapnya.

"Terutama kami harapkan Kemensesneg RI untuk segera menerbitkan izin prakarsa pembuatan Peraturan Presiden tentang Optimalisasi Penyelesaian Kasus Montara sebagaimana telah diinstruksikan Presiden RI Joko Widodo pada Februari 2022," tandasnya.