"Melihat dari polanya, kami melihat bahwa ini merupakan sebuah korupsi "by design" yang tersistem, terstruktur dan sistematis," ujar Gandung, Sabtu. 20 Mei 2023.

Mulai dari proses perencanaan dan penyusunan anggaran, pembahasan dengan DPR RI, hingga proses pengadaan barang dan jasa dengan menunjuk para konsorsium dalam menjalankan proyek. Dengan asumsi bahwa ada bentuk konsolidasi di level elit hingga teknis.

Bahkan melibatkan konsorsium dari pihak swasta yang sudah di siapkan betul sejak sebelum implementasi proyek. Kemudian meloloskan anggaran hingga pencairan 100% tanpa melihat output proyek sebelumnya.

Malah penunjukan melalui tender terhadap konsorsium pilihan mungkin juga sudah disiapkan. Hal itu agar bisa melancarkan pola mark up atau manipulasi terhadap kajian maupun harga.

"Dalam hal ini DPR juga punya andil dalam hal pembahasan dan pengawasan," tegasnya.