Sebelumnya dia mengatakan, KNPI mendesak Kejaksaan Agung menyelidiki konsorsium megaproyek BTS. Negara berpotensi mengalami kerugian hingga Rp8 triliun dari Rp28,3 triliun total anggaran proyek.

KNPI juga meminta DPR untuk memaksimalkan kinerja pengawasan terhadap proyek ini. "Bahkan kalau diperlukan, setop sementara pelaksanaan pembangunan BTS," imbuh Gandung.

KNPI juga meminta Kementerian Keuangan memberi penjelasan mengenai penyetujuan terhadap pencairan 100% anggaran proyek. Padahal di lapangan proyek ini banyak terbengkalai.