Akibatnya, kesejahteraan masyarakat adat menjadi rendah karena proyek tidak berdampak signifikan bagi kelangsungan penduduk sekitar.

Adapun pelanggaran besar terakhir, menurut catatan KNPI, adalah mengenai pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia, terutama orang asli Papua. Pada level middle dan top manajemen, British Petroleum lebih mempercayakan tenaga kerja asing.

"Seharusnya ini menjadi perhatian para pemegang kontrak Kerja sama (KKS)," pungkas Haris.