Yakni PT Aneka Industri dan Jasa, PT Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumut, PT Dhirga Surya, PT Perkebunan Sumut dan PT Penjaminan Kredit Daerah Sumut.

Dia optimistis jika SMAP sudah diterapkan di semua BUMD, mereka akan mampu berkontribusi jauh lebih signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

"Namun semua tindakan ini harus diawali dengan komitmen," ujar Aminuddin.

KPK kata dia, hanya bisa membangun sistem, tetapi hal itu tidak akan bisa diimplementasikan dengan baik jika tidak diiringi dengan komitmen dari pengguna sistem.

Dalam sistem ini, setelah komitmen berjalan maka selanjutnya melakukan perencanaan dengan mengidentifikasi area risiko korupsi. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan uji tuntas klausul anti korupsi.