Berdasarkan hasil audit BPKP pada tahun 2021, diketahui bahwa tutupan kelapa sawit menggunakan citra seluas 16,8 juta hektare. Dari jumlah itu seluas 10,4 juta hektare di antaranya adalah perkebunan swasta dan nasional, sedangkan sisanya perkebunan rakyat.

Hasil audit juga menemukan perusahaan-perusahaan yang belum memiliki izin, seperti Izin Lokasi, Izin Usaha Perkebunan, dan Hak Guna Usaha dalam pengelolaan perkebunan sawit.

“Ke depan, satgas akan mendorong agar setiap pelaku usaha berkewajiban untuk melengkapi izin-izin yang diperlukan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku,” kata Luhut.

Dia menduga pelanggaran soal perkebunan sawit di kawasan hutan juga melibatkan pejabat yang memberi izin. Oleh karena itu, dia mengaku sedang mencari formula untuk menindak pelanggaran yang terjadi.

“Karena itu pasti pelanggaran dilakukan pejabat juga, bukan hanya rakyatnya, pengusahanya, tapi juga pejabatnya. Nah nanti kita cari apa formulanya, misalnya penalti untuk perusahaan tersebut,” kata Luhut.