Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut Naslindo Sirait mengungkapkan, penurunan angka kemiskinan di provinsinya juga dipengaruhi daya tahan ekonomi Sumut yang masih kuat dalam menghadapi resesi 2023. Hal itu yang ditandai dengan peningkatan realisasi APBD provinsi pada triwulan I/2023 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, baik dari sisi pendapatan maupun penyerapan belanja.

Adapun realisasi pendapatan APBD pada triwulan I/2023 mencapai 19,29% dari pagu, lebih tinggi dari realisasi triwulan I/2022 yang hanya sebesar 18,51% yang mana peningkatan itu berasal dari realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Realisasi belanja APBD pada triwulan I/2023 juga mengalami peningkatan yang didorong optimalisasi penyerapan pada komponen belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga.

"Peningkatan ini seiring dengan berlanjutnya pembangunan infrastruktur di Sumatera dan optimalisasi APBD dalam pengendalian inflasi di daerah," imbuhnya.

Berdasarkan data Bank Indonesia Perwakilan Sumut, belanja pemerintah pusat, melalui APBN, ke Sumut pada 2023 tercatat meningkat signifikan, naik 28,81% (yoy), dengan realisasi pada triwulan I/2023 sebesar 15,71%. Angka itu lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I/2022 yang hanya sebesar 14,22%.

Peningkatan ini didorong belanja barang dan modal, seiring dengan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) serta infrastruktur dasar pendukung lain. Di samping pertumbuhan ekonomi, faktor lain yang membuat garis kemiskinan di Sumut menurun adalah meningkatnya pendapatan per kapita.

Adapun pendapatan per kapita masyarakat Sumut tercatat sebesar Rp602.999 per bulan pada Maret 2023. Dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp458.706 atau 76,07%, dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp144.293 atau sekitar 23,93%.

Menurunnya angka kemiskinan di Sumut menurut dia juga tidak lepas dari kebijakan-kebijakan publik yang lain, seperti peningkatan pelayanan dasar, yang di antaranya penyediaan air minum perpipaan serta perbaikan infrastruktur ekonomi dengan pembangunan jalan provinsi dan irigasi. Begitu pun dengan penyediaan permodalan bagi UMKM dengan melibatkan perbankan, melalui fasilitas pembiayaan KUR.