Terhadap silpa APBD 2022 sebesar Rp775.590.423.814, DPRD merekomendasikan agar Pemkab Bekasi mengambil langkah strategis dalam perhitungan prognosis tahun berjalan untuk perencanaan APBD perubahan Tahun Anggaran 2023.

Poin rekomendasi yang lain adalah meningkatkan target dan realisasi pendapatan dari perusahaan daerah dan badan usaha milik daerah sesuai dengan investasi yang telah diberikan. Untuk itu pemkab harus menciptakan iklim berusaha yang lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya perusahaan daerah.

Pemkab Bekasi juga direkomendasikan mendorong BUMD PT Bina Bangun Wibawa Mukti agar melakukan diversifikasi usaha di luar dari pengelolaan gas bumi mengingat alokasi gas untuk perusahaan yang semakin turun. Kemudian, pemkab pun direkomendasikan untuk lebih memperhatikan implementasi program dan kegiatan kepada pembangunan infrastruktur budaya dan penguatan nilai-nilai kearifan budaya lokal.

Baik kepada kelompok komunitas ataupun masyarakat dengan mengefektifkan penggunaan anggaran pendukungnya. Dalam pencapaian target realisasipendapatan yang berbeda-beda dari setiap OPD (ada yang tercapai ada yang tidak), pemkab Bekasi rekomendasikan menggunakan metode potensi yang riil dan tidak lagi mengacu pada tren kenaikan, untuk menghitung pendapatan masing masing OPD penghasil.

Terkait dengan pajak daerah, DPRD merekomendasikan Pemkab Bekasi agar melakukan kajian untuk menjadikan dinas pariwisata sebagai dinas penghasil. Untuk itu, pemkab juga direkomendasikan mencari terobosan yang inovatif dan efektif, salah satunya adalah dengan membuka objek-objek wisata yang baru.

Meski diwarnai banyak catatan, tetapi Pj Bupati Dani Ramdan tetap berterimakasih kepada DPRD yang telah menyetujui P2APBD 2022. Dengan begitu mereka bisa secepatnya melaksanakan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Sementara ( KUAPS) APBD Tahun 2024, yang mana salah satunya adalah membuka tender kegiatan di awal tahun.