"Misalnya, merelakan pohonnya dipangkas karena dianggap mengganggu jalur instalasi listrik," ujarnya.

Saat membuka seminar tersebut, Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani mengingatkan PLN di Provinsi Lampung untuk selalu menjaga suplai listrik agar kondisi padam tidak sering terjadi, apalagi jika tanpa ada pemberitahuan.

Dia meminta PLN selalu menjaga kuantitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Listrik harus masuk ke semua lini masyarakat hingga ke pelosok desa dan jangan ada lagi desa yang tidak berlistrik.

Komisioner Ombudsman RI Hery Susanto saat menjadi keynote speaker dalam seminar nasional itu membeberkan delapan maladministrasi yang paling sering terjadi di lingkungan PT PLN (Persero) dalam pelayanan ketenagalistrikan kepada masyarakat.

Bentuk-bentuk maladministrasi yang kerap ditemukan adalah pihak penyelenggara yang tidak memberikan pelayanan serta terjadinya diskriminasi serta praktik pungli. Kemudian penyalahgunaan wewenang, petugas yang tidak kompeten pada bidangnya, petugas melakukan hal tidak patut selama memberi pelayanan, penyimpangan prosedur, serta penundaan pelayanan yang berlarut.