"Kita mensupport untuk subsidi pro rakyat karena memang sudah kewajiban negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat," ujar Sartono yang juga anggota MKD DPR.

Untuk itu, Legislator Dapil Jatim VII ini berharap kepada pemerintah untuk tidak tergesa-gesa dalam melaksanakan regulasi ini tanpa menganalisa dan memperhitungkan kembali basis data masyarakat yang berhak menggunakan.

"Jika tidak, ini akan berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat," imbuhnya.

Sebelumnya, Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan, pihaknya masih terus mendata pengguna LPG 3 kg di seluruh Indonesia sebelum mengimplementasikan aturan tersebut. Nantinya, hanya masyarakat terdata yang boleh membeli gas subsidi tersebut.