"Jika ada yang melanggar, memasang di lokasi-lokasi yang dilarang, maka APK tersebut akan segera dibongkar. Dan yang rugi, pemiliknya sendiri," ujarnya.

Berkaitan dengan pengawasan terhadap kampanye di medsos atau ASN dan TNI/Polri yang tidak netral, hal itu diserahkan kepada Bawaslu.

Sebanyak 12.877 personel Polri dibantu 4.891 personel TNI dikerahkan dalam pengamanan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 di Sumatra Utara. Termasuk menjaga keamanan selama tahapan kampenye pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024.

Salah satu tugas prioritas mereka adalah mencegah terjadinya konflik antarpendukung peserta pemilu di lapangan. Mereka juga bertugas memantau indikasi adanya aktivitas dan serangan teroris.