“Yang ketiga, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, terkait dengan pelaporan keuangan, dan yang keempat efektivitas sistem pengendalian intern,” sebut Isma.

Lebih lanjut disampaikan, laporan keuangan yang relevan andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami informasi oleh para penggunanya adalah suatu keniscayaan. Pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang berkualitas,dan komprehensif, termasuk evaluasi atas capaian kinerja pemerintah, tentunya sangat diharapkan oleh para pemangku kepentingan.

“Kami yakin bahwa seluruh menteri dan pimpinan lembaga memiliki komitmen yang kuat untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pertanggungjawaban anggaran yang dikelolanya,” tegas Ketua BPK.

Entry meeting ini dihadiri para menteri dan pimpinan lembaga yang merupakan entitas pemeriksaan di lingkungan Auditorat Keuangan Negara III (AKN III) BPK. Dalam kegiatan ini turut diserahkan Surat Tugas Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2023 kepada entitas yang mewakili.