Ketiganya bahkan menyarankan agar Dewan Pers tidak ikut campur dalam program ini karena dinilai di luar mandatnya. Mereka mendorong agar jurnalis tetap mengikuti jalur umum dalam mengakses rumah subsidi, seperti warga negara lainnya.

Penolakan ini mengejutkan banyak pihak, tapi juga membuka ruang diskusi: benarkah perhatian pada kesejahteraan jurnalis bisa diberikan tanpa mengorbankan integritas?