Lebih jauh dia mengungkapkan, untuk mendukung program-program penurunan prevalensi stunting, pemerintah provinsi memiliki anggaran DAK Fisik sebesar Rp43,9 miliar dan DAK Nonfisik sebesar Rp224,9 miliar. Ditambah lagi Rp96,2 miliar untuk bantuan operasional kesehatan puskesmas.

Selain itu terdapat juga anggaran sebesar Rp317 miliar dari Dana Desa untuk tahun anggaran 2023. Anggaran itu untuk mendanai percepatan penurunan stunting di 5.418 desa dan 445 kecamatan yang ada di Sumut.

Berdasarkan data BKKBN, hingga kini masih terdapat sebanyak 791.399 keluarga berisiko stunting di Sumut. Dari jumlah itu sebanyak 139.734 di antaranya merupakan keluarga dengan tingkat kesejahteraan sangat miskin.

Berdasarkan survei status gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021, angka prevalensi stunting di Sumut masih mencapai 25,8%. Angka itu kemudian turun menjadi 21,1% pada 2022.

Adapun target penurunan angka prevalensi stunting yang telah dituangkan dalam RPJMD Provinsi Sumut tahun 2023 adalah 18,55%.