Ia juga menekankan pentingnya penerapan sanksi berlapis dalam kasus ini, merujuk pada putusan Mahkamah Agung dalam perkara serupa yang mengakui bahwa perambahan hutan dapat dikenai pasal TPPU.

Selain aspek hukum, Haris menyoroti dampak sosial dari perambahan tersebut terhadap masyarakat adat dan petani kecil yang kehilangan akses terhadap lahan dan sumber daya alam. Ia mendesak agar Kejagung tidak kompromi terhadap korporasi yang melanggar hukum.

"Negara tidak boleh kalah oleh kekuatan modal. Kejagung harus segera menyita seluruh aset hasil kejahatan lingkungan ini," pungkas Haris.