"Kami tidak mau menjadi terperiksa, menjadi black campaign,” ujarnya.

Jaksa Agung menilai institusi dan jajaranya rawan dijadikan alat untuk menyerang peserta pemilu. Terutama dalam bentuk black campaign terselubung.

Namun KPK memiliki sikap berbeda. KPK menegaskan penanganan perkara korupsi oleh jajarannya tidak akan terpengaruh pelaksanaan Pemilu 2024.

"KPK ada amanat dari undang-undang untuk terus melakukan pemberantasan korupsi sehingga tentu kami lakukan sesuai ketentuan dengan prosedur hukum yang berlaku," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Selasa (22/8).

Menurut Ali, penanganan perkara korupsi oleh lembaga antirasuah akan tetap berjalan secara profesional dan proporsional. KPK akan selalu independen dalam menjalankan tugasnya memberantas korupsi dan tidak akan terpengaruh oleh tekanan politik dari pihak manapun.